KISARAN (Waspada): Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina langsung paling tidak masing masing satu cabang olahraga.
Ketua KONI Asahan Nurkarim Nehe menyampaikan usulan itu saat pemandangan umum atas Laporan Kerja KONI Sumut dalam Rapat Anggota di Medan Sabtu (3/4). "KONI Sumut kami membuat kajian komprehensif untuk penetapan cabor binaan itu kemudian menyampaikan kepada Pempropsu dan Pemkab/Pemkot sebagai ketentuan birokrat yang mengikat," cetus Nehe.
Konsekwensinya, lanjut Nehe, Pengkab/Pengkot cabor dan KONI Kab/Kota se Sumut plus Pengprop Cabor benar benar mengirimkan database akurat ke KONI Sumut sebagai dasar kajian.
"Pengajuan cabor unggulan dari Kab/Kota selama ini tidak menukik dan tidak didukung database akurat,"tandas Nehe.
Terkait tuan rumah PON 2024 Nehe menginformasikan bahwa Asahan sudah membangun kolam renang standard nasional. "Lapangan Hoki yang ada sejak tahun 1970an bisa dipugar sesuaikan dengan standard hoki outdoor sekarang. Gedung Serbaguna pernah melaksanakan Event Tinju Internasional Asahan Tropy kenapa tidak jadi perhatian KONI Sumut," harapnya.
Ketua Umum KONI Sumut Jhon Ismadi Lubis menjawab ketentuan cabor unggulan sudah lama digariskan. "Soal tuan rumah PON 2024 kita fokus saja dulu bagaimana bisa berhasil bidding,"tandasnya.
Sekum Chaerul Azmi Hutasuhut saat membacakan keputusan aklamsi Rapat Anggota menyatakan bahwa hal yang berkembang dalam rapat akan menjadi pembahasan KONI Sumut untuk diakomodir. "Jalannya rapat terekam dengan rapi,"tandasnya.
Sebelumnya Waketum KONI Agung Sunarno memaparkan proyeksi tuan rumah PON 2024 Sumut 28 cabor dan Aceh 28 cabor.